
Terbaru
11:26
| Sultan HB X dan Visi Kemaritiman Indonesia |
| Minggu, 01 Maret 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INDONESIA dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, karena memiliki 17.508 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2 dan panjang pantai 95,181 km, Indonesia merupakan negara nomor empat terpanjang pantainya. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki potensi unggulan yang sangat strategis ditinjau dari sudut geopolitik, geostrategi dan geoekonomi. Karena berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Juga berada di antara dua benua, dan dua samudra, Indonesia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).
Meski negara kita 2/3 wilayahnya terdiri dari air dan kaya akan sumber daya laut (maritime) namun, tak banyak orang yang peduli terhadap masa depan maritim Indonesia.
Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X adalah satu dari sedikit orang yang peduli dan mempunyai pemikiran kritis tentang visi kemaritiman Indonesia di masa mendatang. Dalam pandangannya, pembangunan nasional Indonesia selama ini mengacu kepada Land Based Oriented, akibatnya potensi laut yang dimiliki bangsa ini belum tergali secara maksimal. Padahal, kemaritiman bisa menjadi kekuatan dalam pertahanan dan komunikasi bagi kesatuan negara Indonesia.
"Bagaimana mau bicara maritim kalau tidak paham keberadaan dan tantangan maritim. Perlu dilakukan penataan ulang, baik strategi dan kebijakan," kata Sultan.
Satu hal yang pasti, Sultan sangat prihatin dengan keadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, dengan penguasaan garis pantai terpanjang di dunia ini, tetapi seperti tak berdaya melakukan apa-apa. Ia juga menyadari betul posisi strategis Indonesia dan arti penting sejarah Indonesia sebagai bangsa maritim.
Potensi kelautan dan kemaritiman, serta posisi strategis dalam percaturan global, menurut Sultan, merupakan sesuatu yang seperti dilupakan sehinga kurang mendapat perhatian, sekaligus tidak dijadikan basis pembangunan nasional.
“Maritim sebagai `mainstream` bukanlah menomorduakan dua sektor lainnya, yakni darat dan udara. Tetapi, maritim sebagai `mainstream` artinya menjadikan sektor laut sebagai poros utama dan sektor-sektor lainnya sebagai penopang dengan tetap memiliki arti penging yang sama,” katanya.
Ia mengungkapkan, sebagai negara yang dikelilingi perairan ternyata Indonesia kekurangan tenaga ahli kelautan atau kemaritiman. Padahal, transportasi laut dan pemanfaatan produk laut harus menjadi modal utama kekuatan negara kepulauan. Selain itu, kekuatan kelautan bisa menjadi distributor sarana infomasi dalam pembangunan di daratan.
Strategi dan kebijakan bisa dikembangkan pada sektor pertanian, industri, hingga ketahanan keamanan. "Republik ini harus fokus menghadapi tantangan zaman ke depan, bukan hanya membicarakan masalah kontinental yang ada di daratan dan juga pertambahan penduduk," tutur Sultan.
Sultan merekomendasikan tiga hal utama yang patut segera mendapat perhatian serius. Pertama, perlunya perubahan paradigma sebagaimana disebutkan tadi. Kedua, mendesaknya sebuah `blue print National Security and Development Maritime`. Dan ketiga, terbentuknya sebuah `institutional building` berorientasi kelautan dan kemaritiman.
Pemikiran kritis Sultan juga dikuatkan dengan paparan Laksda TNI Pur Robert Mangindaan, salah satu pembicara pada diskusi tersebut. Ia menyatakan,”“Jika tidak, maka bangsa yang bangga menyebut dirinya sebagai Negara Archipelago (Archipelagic State) terbesar di dunia ini akan dikendalikan oleh negara-negara yang hanya punya pantai sempit.” (dari berbagai sumber) Editor : Merti Nusantara 02 Sumber : www.mertinusantara.com
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|









